Nova Teken Kepgub Pemulihan HAK Korban HAM, Koalisi NGO: Harus Didukung Semua Pihak

Nova Teken Kepgub Pemulihan HAK Korban HAM, Koalisi NGO: Harus Didukung Semua PihakIst
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad
A A A

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akhirnya menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan keluarnya Kepgub tersebut, para korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh (1976 – 2005) yang telah melalui proses pengungkapan kebenaran, nantinya akan mendapatkan reparasi dalam bentuk bantuan layanan medis, modal usaha, hingga jaminan hidup.

Dalam salinan  Kepgub dengan Nomor: 330/1209/2020 itu diteken dan ditetapkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 27 Mei 2020. Kepgub memuat tiga poin keputusan:

Pertama, menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Gubernur. “Pelaksanaan reparasi mendesak ini dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA),” bunyi poin kedua dan “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” bunyi poin ketiga.

Kepgub itu sendiri diterbitkan dengan beberapa pertimbangan, antara lain pasal 26 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa pemberian reparasi kepada individu atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pertimbangan berikutnya adalah surat Ketua Komisi Rekonsiliasi (KKR) Aceh Nomor 273/SK/KKR-Aceh/XII/2019 perihal rekomendasi reparasi mendesak pemulihan hak korban, yang menyatakan perlunya menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran HAM.

Sementara itu, Koalis NGO HAM Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Aceh yang telah menerbit Keputusan Gubernur Nomor: 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM.

Kepgub tersebut diteken dan ditetapkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 27 Mei 2020. Kepgub memuat tiga poin keputusan:

Pertama, menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Gubernur. “Pelaksanaan reparasi mendesak ini dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA),” bunyi poin kedua dan “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” bunyi poin ketiga.

Koalisi NGO HAM Aceh menilai, keluarnya Kepgub tersebut merupakan kebijakan paling membahagiakan. Bukan saja bagi seluruh lembaga kemanusia namun juga bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

“Terbitnya kebijakan Plt Gubernur terkait upaya memenuhi hak korban untuk mendapat pemulihan tentu harus mendapat dukungan semua pihak, terutama DPRA,” ujar Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, dalam rilisnya, Jumat 26 Juni 2020.

“Karena soal pemulihan mendesak adalah hal yang sudah sejak lama dinantikan masyarakat yang terkena dampak konflik perang masa lalu,” imbuhnya. Disamping itu, pihaknya juga akan mendukung dan mengawal upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai harapan masyarakat.

Komentar

Loading...